News & Research

Reader

DPR RI sahkan UU APBN 2021, Defisit Anggaran Disepakati 5,7 Persen dari PDB
Tuesday, September 29, 2020       18:09 WIB

Ipotnews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN ) 2021 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Jakarta, Selasa (29/9).
Asumsi makro yang disepakati dalam APBN 2021 terdiri dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, laju inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp14.600, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 7,29 persen.
Kemudian asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan 45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari.
Sedangkan sasaran pembangunan dalam APBN menetapkan target tingkat pengangguran terbuka antara 7,7 persen sampai 9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2 persen sampai 9,7 persen, rasio gini 0,377 sampai 0,379, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,78 hingga 72,95. Nilai Tukar Petani 102 sampai 104 dan Nilai Tukar Nelayan 102 sampai 104.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah melanjutkan persetujuan asumsi makro dalam APBN 2021 juga meliputi target pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun yang berasal dari pendapatan dalam negeri Rp1.742,75 triliun dan penerimaan hibah Rp0,9 triliun.
Pendapatan dalam negeri akan diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Rp298,2 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara ditargetkan mencapai Rp2.750 triliun yaitu berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa ( TKDD ) Rp795,5 triliun.
"Defisit APBN 2021 disepakati sebesar 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp1.006,38 triliun," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal secara kredibel dan akuntabel dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Catatan, masukan, serta pandangan fraksi-fraksi di DPR RI akan menjadi perhatian pemerintah untuk menjalankan pengelolaan fiskal dari sisi pendapatan negara, belanja yang semakin efektif, pengendalian defisit serta pengelolaan pembiayaan agar semakin  prudent ," katanya. (Antara)

Sumber : Admin

powered by: IPOTNEWS.COM


Berita Terbaru

Thursday, Oct 22, 2020 - 11:07 WIB
Agenda RUPS LB Emiten Pekan Depan: Dari Reverse Stock Hingga Rights Issue 
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:52 WIB
Impack Pratama Industri (IMPC) tebar dividen interim Rp 48,33 miliar, simak jadwalnya
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:47 WIB
MGRO Fokus Naikkan Produksi CPO Hingga 8 Persen Tahun Ini
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:39 WIB
Target Price BBCA
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:39 WIB
Target Price BBNI
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:38 WIB
Target Price BBRI
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:37 WIB
Target Price BBTN
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:37 WIB
Target Price BMRI
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:36 WIB
Target Price INCO
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:35 WIB
Target Price KLBF