Ipotnews - Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengubah regulasi demi mendukung negara-negara yang tengah berjuang dengan restrukturisasi utang, sebuah langkah yang bertujuan untuk menghindari penundaan yang banyak dituding dilakukan oleh Tiongkok.
Dewan eksekutif IMF pada tanggal 9 April menyetujui reformasi di bidang kebijakan "yang akan memastikan proses yang lebih lancar dan cepat di masa depan", kata IMF pada Selasa (16/4).
Pejabat IMF memperkirakan bahwa perubahan ini akan mengurangi waktu antara persetujuan staf dan persetujuan dewan mengenai program IMF menjadi hanya dua bulan.
Bandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Zambia selama sembilan bulan, Sri Lanka enam bulan, dan Ghana lima bulan. Mencapai kecepatan tersebut juga akan memenuhi tujuan yang dinyatakan secara publik oleh direktur pelaksana Kristalina Georgieva.
Secara khusus, perubahan ini secara efektif mengubah persyaratan untuk mendapatkan jaminan pendanaan dari kreditor, yang diperlukan untuk menyetujui program IMF. Jaminan seperti itu lambat muncul di Tiongkok, karena restrukturisasi utang besar-besaran memerlukan persetujuan Dewan Negara, salah satu badan pengambil keputusan tertinggi di pemerintah.
Berdasarkan peraturan baru ini, IMF akan menerima apa yang disebutnya sebagai "proses kreditor resmi yang kredibel" terhadap jaminan tersebut, dibandingkan dengan perjanjian final, agar tidak perlu menunggu proses yang dilakukan oleh Tiongkok untuk dilaksanakan.
"Idenya adalah bahwa di masa depan IMF dapat memberikan pinjaman lebih awal setelah kreditor suatu negara menyetujui negosiasi mengenai restrukturisasi utang resmi," kata Martin Muhleisen, mantan direktur departemen strategi, kebijakan dan peninjauan utama IMF yang kini menjadi fellow di Dewan Atlantik. "Saya melihatnya terutama sebagai upaya lembaga dana tersebut untuk mengakomodasi proses internal Tiongkok dengan cara yang bertanggung jawab, daripada membiarkan negara-negara seperti Zambia berada dalam ketidakpastian selama beberapa tahun."
Tiongkok, kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir, berada dalam pengawasan khusus karena keterlambatannya dalam menangani permintaan restrukturisasi utang. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas lanskap pinjaman dan kurangnya keselarasan dengan norma-norma kreditur yang lebih mapan, seperti Paris Club.(Bloomberg)
Sumber : admin
powered by: IPOTNEWS.COM
