Ipotnews - Pemulihan ekonomi Indonesia pada semester kedua 2020 tidak akan bisa maksimal tanpa ada perbaikan upaya penanggulangan wabah virus korona. Tanpa itu, risiko kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 masih mengintai.
"Bahkan tidak cuma pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal III-2020 yang berarti kita mengalami resesi. Bisa jadi kontraksinya lebih mendalam dibanding kuartal II-2020," kata Ekonom Senior Indef, Enny Sri Hartati, saat dihubungi Ipotnews, di Jakarta, Senin (13/7).
Enny menjelaskan krisis ekonomi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini penyebab utamanya adalah wabah penyakit menular yang membuat orang takut atau enggan beraktivitas. Akibatnya produktivitas dunia usaha terganggu dan menyebabkan infesiensi dan berujung PHK.
"Implikasinya akhirnya berimbas kepada daya beli masyarakat. Demand pada produk dunia usaha menurun. Cash flow perusahaan dan masyarakat sama-sama terganggu. Krisis likuiditas yang terjadi sekarang adalah implikasi, bukan penyebab," ujar Enny.
Enny menegaskan merujuk data WHO, hampir sebagian besar negara kurvanya mulai melandai dan menunjukkan penurunan. Sementara Indonesia termasuk sedikit negara yang kurvanya masih menunjukkan tren kenaikan terus-menerus. Ini menjadi sinyal kurang baik yang akan sulit membangkitkan kepercayaan pelaku pasar keuangan maupun dunia usaha sektor riil akan prospek kebangkitan ekonomi Indonesia.
Ditambah lagi meski pemerintah sudah membuat aneka kebijakan skema rileksasi, stimulus bagi dunia usaha, serta perlindungan sosial, tetap saja masih menyisakan problem besar dari aspek efektivitas dan realisasi. Selama ini, pemerintah begitu gencar mendorong kebangkitan UMKM melalui berbagai stimulus.
"Sayangnya itu semua dirancang hanya melalui jasa keuangan. Sementara tanpa ada pandemi Covid-19 sekalipun, tetap hanya 20% dari total UMKM di Indonesia yang selama ini mampu mengakses pembiayaan dari industri jasa keuangan," jelas Enny.
Masalah lainnya adalah aspek realisasi anggaran Covid-19 yang masih minim. Masalah ini bahkan mengundang kemarahan Presiden Joko Widodo yang menegur keras rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Namun menurut Enny, belakangan Kemenkes berdalih serapan anggaran lamban karena memang belum cair dari Kementerian Keuangan.
"Jadi memang tak cuma butuh refocusing anggaran. Tetapi juga butuh refocusing mind set atau pemikiran aparatur penyelenggara negara. Bahwa krisis ini penyebabnya adalah masalah kesehatan, bukan likuiditas," tutur Enny. (Adhitya/ef)
Sumber : Admin
powered by: IPOTNEWS.COM
