DPR Berencana Terbitkan UU Khusus Energi Terbarukan
Friday, December 22, 2017       09:15 WIB

Ipotnews - DPR berencana untuk menerbitkan undang-undang terkait pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Inisiatif ini dimaksudkan agar pengembangan EBT memiliki payung hukum ( legal framework ) yang mengikat. Dengan begitu ada kepastian hukum, sehingga investor tidak ragu lagi untuk investasi di Indonesia.
Demikian penuturan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, di Jakarta, Jumat (22/12).
Menurut dia pengembangan EBT membutuhkan komitmen menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah dan swasta, pusat dan daerah serta kerangka kerja lainnya, khususnya DPR. Karena itu DPR berkomitmen untuk mendukung program pengembangan EBT melalui penyusunan UU.
"Selama ini, belum ada pengaturan spesifik terkait pengembangan EBT, hanya berpegangan pada ratifikasi Kesepakatan Iklim Paris atau dua poin dari SDG's (Sustainable Development Goals). Oleh karena itu, penting adanya undang-undang yang khusus mengatur EBT," ujar Satya.
Meski kesepakatan iklim Paris atau dua poin dari SDGs sudah hampir setara dengan UU, namun cenderung tidak spesifik mengatur sektor EBT dari hulu ke hilir. Akibatnya investor masih dibayangi keraguan untuk investasi. "Banyak komponen NDC ( nationally determined contribution ) yang harus dicapai," ungkap Satya.
Jika UU ini disahkan, lanjut Politisi Golkar itu, manfaat yang didapat antara lain implementasinya bisa multisektor, menciptakan keseimbangan  playing field  antara energi berbahan bakar fosil dan EBT, serta membangun  supply chain management  yang baik.
"Visi pemerintah adalah membentuk pengelola rantai pasokan EBT yang representatif, sebagaimana sektor migas yang dikelola SKK Migas," ucapnya. (Marjudin/ef)

Sumber : Admin