Demi Tahan Tarif Listrik, Pemerintah Rela Pendapatan Susut Rp9 Triliun Dari Batubara
Tuesday, March 13, 2018       20:29 WIB

Ipotnews - Pemerintah kehilangan pendapatan setidaknya Rp9 triliun tahun ini dari kebijakan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik senilai USD70 per ton, demi memungkinkan PLN tak menaikkan tarif listrik hingga 2019.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolasi, seperti dilansir laman nikkei.com, Selasa (13/3). Menurut dia, pendapatan pajak dan non pajak seperti royalti akan menyusut masing-masing Rp4 triliun dan Rp5 triliun dari kebijakan itu, dibandingkan dengan pendapatan yang tertuang dalam APBN 2018, dengan asumsi kebijakan itu mengalokasikan kewajiban pasokan batubara untuk domestik (DMO) itu sebesar 86 juta ton.
"Namun, pendapatan non-pajak tetap lebih tinggi dari APBN 2017 karena tingginya harga batubara di pasar ekspor," kata Askolani.
Di pihak lain, tambahnya, pemerintah berencana menambah Rp4,1 triliun untuk subsidi solar, seiring janji pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM jenis tertentu hingga 2019, meski terjadi kenaikan harga minyak dunia.
Seperti diketahui, setelah peraturan pemerintah yang mengatur harga DMO batubara diteken Presiden Joko Widodo, pada 9 Maret lalu Kementerian ESDM menetapkan harga batubara DMO sebesar USD70 per ton. Kebijakan ini atas permintaan PLN yang terbebani tidak boleh menaikkan tarif listrik hingga 2019.
Oleh sejumlah analis menilai kebijakan tersebut bersifat populis dan memicu sentimen investor di saat mata uang emerging market - termasuk rupiah - di bawah tekanan karena menyambut rencana kenaikan suku bunga di AS.
Para analis memaklumi dan berharap Presiden Joko Widodo akan kembali melanjutkan reformasi ekonomi jika terpilih kembali pada 2019. "Akan ada jeda momentum reformasi. Ini tak perlu terlalu dikhawatirkan, sepanjang setelah pilpres momentum tersebut dilanjutkan," kata Vincent Conti, ekonom pada S&P Global Ratings dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa hari ini.

Sumber : admin