Inflasi dan Sengketa Dagang Cemari Prospek Ekonomi Global
Monday, April 16, 2018       20:15 WIB

Ipotnews - Momentum dalam ekonomi global telah mencapai puncaknya, dan risiko inflasi yang lebih tinggi, sengketa perdagangan, hingga lonjakan utang berpotensi mencemari prospek sepanjang 2018.
Pembaharuan indeks pelacakan (tracking index) yang disusun Brookings Institution dan Financial Times, menunjukkan bahwa dorongan terhadap pertumbuhan akan tetap kuat, tetapi akan lebih lemah dari puncaknya pada tahun lalu. Sementara itu, pasar keuangan menunjukkan tantangan di masa mendatang akan lebih berat.
Temuan tersebut merupakan hasil dari serangkaian survei bisnis yang mengecewakan di seluruh dunia dan data industri yang lemah, sehingga mengurangi keyakinan para ekonom bahwa 2018 akan menjadi tahun paling sukses dalam dekade ini.
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, pekan lalu memperingatkan, jika ketegangan perdagangan merusak ekonomi dunia maka kondisi tersebut akan menjadi, "kegagalan kebijakan kolektif yang tidak bisa dibenarkan,". Namun dia menyiratkan, bahwa IMF tidak akan menurunkan perkiraan pertumbuhan global sebesar 3,9 persen.
Tatepi Indeks Pelacakan Brookings-FT terkini untuk Pemulihan Ekonomi Global (Tiger) menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan yang kuat telah memudar. "Momentum pertumbuhan ekonomi dunia tetap kuat, tetapi mereda karena masalah perang dagang, risiko geopolitik, fraktur politik domestik, dan risiko terkait utang, dengan pasar keuangan yang sudah mencerminkan peningkatan kerentanan," kata Eswar Prasad dari Brookings Institution, seperti dikutip Financial Times, Senin (16/4).
Indeks tersebut membandingkan banyak indikator aktivitas sektor riil, pasar keuangan dan kepercayaan investor dengan rata-rata historis untuk ekonomi global dan untuk masing-masing negara. Di negara maju, indeks harga saham gabungan pada 2018 telah merosot karena data output dan pekerjaan yang lebih lemah dan penurunan tajam harga saham di pasar keuangan.
Investasi dan produktivitas tumbuh kuat pada 2017, terutama di zona euro, tetapi pertumbuhan upah tetap lemah di sebagian besar sektor perekonomian. Ekonomi AS terlihat kuat karena didukung oleh pemotongan pajak pemerintah Trump, yang kini mulai memicu inflasi sehingga menimbulkan pertanyaan tentang rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga.
"AS terlibat dalam eksperimen ekonomi makro yang berbahaya, dengan suntikan stimulus fiskal yang signifikan. Bahkan ketika ekonominya beroperasi pada atau di atas potensinya," kata Prof Prasad.
Dengan pertumbuhan output industri yang sangat lemah pada kuartal pertama, ekonomi Eropa telah mendingin dan Inggris yang masih tampak menderita akibat Brexit, berdampak pada daya beli dan kepercayaan diri konsumen.
Sementara itu, survei bisnis global memperlihatkan adanya penurunan sejak akhir tahun 2017, dengan indeks jasa dan indeks manajer pembelian manufaktur global versi Markit, yang turun ke level terendah 16 bulan pada Maret lalu.
Meski banyak emerging market yang masih menikmati momentum pertumbuhan dari tahun lalu, tetapi ada peningkatan kekhawatiran terhadap meningkatnya utang, dan kerentanan terhadap pelarian modal karena tingkat bunga yang lebih tinggi. Rusia dan Brasil yang baru bangkit dari resesi, kini harus berjuang untuk kembali meningkatkan aktivitas ekonominya.
Cina dan India tidak memiliki kekhawatiran untuk masalah jangka pendek, tetapi masih perlu mereformasi perekonomiannya untuk membantu meningkatkan standar hidup, dan mengejar ketinggalannya dari negara maju.
"Tantangan utama bagi China adalah pelaksanaan reformasi yang tidak hanya ditujukan untuk sistem keuangan, tetapi juga untuk sektor lain dalam perkonomian, terutama perusahaan milik negara," kata Prasad.
Di seluruh dunia, kebijakan moneter dan fiskal tetap ketat setelah krisis keuangan global 2008-09, sehingga pemerintah akan kesulitan untuk merespon sinkronisasi penurunan.
"Apapun risiko yang ada, bisa menggagalkan pertumbuhan jika pembuat kebijakan hanya mengandalkan momentum pertumbuhan tanpa langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi mereka," kata Prof Prasad. (Financial Times/kk)

Sumber : Admin