Kemenperin - Polri Jamin Keamanan Investasi dan Sektor Industri
Monday, May 20, 2019       16:45 WIB

Ipotnews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjamin keamanan investasi dan keberlangsungan aktifitas industri di tanah air. Termasuk jelang pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilihan umum (Pemilu) yang rencananya akan diumumkan tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Jaminan keamanan ini menjadi jawaban pasti agar pelaku industri dan investor tetap tenang terkait isu-isu makar yang belakangan berkembang.
Jaminan keamanan bagi industri dan investor ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenperin dengan Polri untuk wujudkan pengamanan di bidang perindustrian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya industri dalam rangka meningkatkan kualitas iklim usaha di Tanah Air. Langkah ini dimaksudkan juga untuk mendukung sektor industri berperan penting dalam menopang perekonomian nasional.
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, mengatakan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya antara Kemenperin dengan Polri tentang Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital Nasional Bidang Industri yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Agustus 2018. Menurutnya, saat ini terdapat 56 perusahaan industri yang tersebar di 76 lokasi dan 31 perusahaan kawasan industri yang tersebar di 22 lokasi. Semua perusahaan dan kawasan industri ini telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri sehingga membutuhkan jaminan keamanan dari aparat penegak hukum.
"Untuk perlancar kegiatan itu (industri) maka diadakan MoU antara Polri dengan Kemenperin. Kita harap Polri dapat memberikan rasa aman dan juga memberikan perlindungan kepada pelaku industri sekaligus pada kawasan -kawasan industri yang ada," kata Airlangga dalam sambutan pada acara tersebut di Ruang Garuda, Kemenperin, Senin (20/5).
Dengan adanya jaminan keamanan tersebut, Airlangga optimis sektor industri akan semakin meningkat karena iklim investasi secara otomatis akan terus membaik. Adapun ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya paling sedikit satu tahun sekali.
"Kita harap nota kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dan nantinya bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kapolri, Tito Karnavian, menegaskan pihaknya akan bekerja maksimal untuk menjamin keamanan objek vital dan juga sektor industri. Bahkan jelang pengumuman KPU, manakala didapati ada tindakan yang membahayakan keamanan masyarakat termasuk sektor industri, Polri akan sigap menjalankan tugas pengamanannya.
Dia berharap untuk dapat mewujudkan keamanan secara berkelanjutan pada sektor industri dan investasi, hendaknya pelaku industri dapat melibatkan masyarakat sekitar di mana tempat berlangsungnya industri berada dalam aktifitas usahanya. Pasalnya beberapa konflik yang terjadi di sektor industri karena pelaku industri kurang menggandeng masyarakat sekitar.
"Ini semua membawa konsekuensi dimana ujungnya adalah harus menguntungkan rakyat Indonesia, tidak menguntungkan satu pihak atau investor saja. Semua kalau bisa every body happy, invenstor, rakyat pemerintah happy. Nah membangun equilibrium dari tiga ini kadang jadi problem," kata Tito.
Dia juga meminta agar pelaku industri serampangan dan melanggar hukum dalam proses produksinya. Dia mencontohkan industri tekstil dan produk tekstil dan industri lainnya di Bandung membuang limbah produksinya di aliran sungai Citarum. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang berujung pada konflik di masyarakat.
"Tolong jadi catatan supaya industri yang ada termasuk investasi memberikan nilai tambah bagi masyasrakat sekitar dan tidak melanggar hukum. Atau melakukan importasi bahan produksi yang dilakukan secara illegal. Melaui saling memahami ini kita harap bisa bangun suasana yang bisa menguntungkan semua pihak," pungkasnya.
(Marjudin)

Sumber : admin