• Pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI yang ketiga dalam dua tahun menyoroti kebutuhan disiplin fiskal dan pergeseran dari kebijakan intervensionis.
• Meski dinilai dapat memulihkan kepercayaan investor berkat pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suahasil perlu membuktikan perbaikan kebijakan fiskal.
• Ujian utama adalah menjaga defisit di bawah 3% PDB sambil membiayai agenda pertumbuhan Prabowo, serta memperjelas pemisahan kebijakan fiskal dan moneter.

Ipotnews - Pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang ketiga dalam dua tahun terakhir, menyoroti berbagai persoalan yang membayangi ekonomi Indonesia. Para analis menilai diperlukan kehati-hatian fiskal serta pergeseran dari kebijakan yang bersifat "intervensionis".
Pemberhentian mendadak Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang terjadi setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri akhir Juli lalu, meningkatkan sorotan terhadap seberapa besar kendali Presiden Prabowo atas kebijakan fiskal dan moneter Indonesia saat ini.
Bagi investor, pengangkatan seorang teknokrat yang sudah dikenal dapat memulihkan kepercayaan setelah satu tahun penuh gejolak di bawah Purbaya. Masa jabatan Purbaya ditandai dengan penurunan prospek peringkat kredit dan pelemahan mata uang hingga mencapai titik terendah sepanjang sejarah tahun ini.
Suahasil yang dilantik beberapa jam setelah Purbaya diberhentikan, telah menghabiskan tujuh tahun sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada 2015-2019.
"Dia adalah teknokrat yang sudah dikenal, memiliki pengalaman mendalam di Kementerian Keuangan serta hubungan erat dengan era Sri Mulyani," kata Qi Hang Tay, analis senior Asia di Economist Intelligence Unit, seperti dikutip CNBC .
Menurut Tay, rekam jejak internal tersebut "mengurangi risiko transisi" karena Nazara sudah memahami mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Gareth Leather, ekonom senior Asia di Capital Economics, menyebut pengangkatan tersebut sebagai "perkembangan yang menggembirakan". Namun, menurutnya, diperlukan lebih banyak bukti perbaikan dalam pembuatan kebijakan sebelum dapat disimpulkan bahwa Indonesia benar-benar telah "berbalik arah".
Perekonomian Indonesia menghadapi tekanan tahun ini akibat krisis energi yang dipicu perang AS-Iran serta meningkatnya keterbatasan fiskal. Lonjakan biaya energi meningkatkan beban subsidi dan memaksa pemerintah memangkas sejumlah program unggulan. Pasar merespons negatif, dengan penurunan IHSG lebih dari 25% sepanjang tahun ini dan rupiah mencapai rekor terendah pada Juni lalu.
Namun, perubahan arah menuju disiplin fiskal kemudian membantu menstabilkan sentimen dalam sebulan terakhir.
Laman CNBC melaporkan, rupiah menguat dan berada di level Rp17.680 per dolar AS pada Rabu ini. Ekonom DBS Bank Radhika Rao memperkirakan rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp17.600-Rp17.800 dalam jangka pendek, dengan kredibilitas fiskal menopang pasar obligasi sekaligus memperkuat rupiah.
Defisit fiskal Indonesia diperkirakan melebar menjadi 2,85% dari PDB pada 2026. Masa jabatan Purbaya selama satu tahun ditandai dengan penurunan prospek peringkat kredit oleh Fitch dan Moody's akibat ketidakpastian kebijakan, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat ke level tertinggi dalam tiga tahun.
"Menteri Keuangan baru perlu lebih jelas mengenai prioritasnya dan memberikan sinyal yang lebih konsisten kepada investor terkait kebijakan fiskal," kata Leather kepada CNBC .
Ia menilai tanda-tanda awal cukup menggembirakan setelah Suahasil, dalam pernyataan pertamanya sebagai menteri, berjanji menjaga kredibilitas anggaran dan mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB.
"Kendala utamanya adalah Nazara harus membiayai agenda pertumbuhan Prabowo yang mahal dengan ruang fiskal yang semakin terbatas," imbuh Tay dari EIU. Ia memperkirakan kebijakan fiskal akan menjadi kurang ekspansif dan hubungan dengan Bank Indonesia lebih kooperatif.
Pergeseran dari Kebijakan "Intervensionis"
Menurut Leather, pengangkatan Suahasil mengikuti serangkaian langkah yang menunjukkan Indonesia mungkin secara perlahan beralih dari "kebijakan yang lebih populis dan intervensionis yang selama ini mewarnai pemerintahan Prabowo".
Namun, tidak semua pihak menilai pengangkatan tersebut sebagai perkembangan yang meyakinkan, karena perombakan kepemimpinan terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai independensi bank sentral.
Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, ditunjuk sebagai wakil gubernur Bank Indonesia pada Februari, hanya beberapa bulan sebelum pengunduran diri Warjiyo. Parlemen kemudian memilih Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai gubernur perempuan pertama Bank Indonesia pada 1 September lalu.
Joshua Kurlantzick,  senior fellow  di Council on Foreign Relations, menggambarkan pengangkatan Suahasil sebagai "sinyal lanjutan yang mengkhawatirkan mengenai konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan Prabowo". Ia menekankan kekhawatirannya terhadap independensi Bank Indonesia.
Menurut Tay dari EIU, anggaran 2027 akan menjadi petunjuk awal mengenai apakah Suahasil mampu membawa perubahan dalam kebijakan, terutama melalui keputusan terkait belanja fiskal, asumsi penerimaan dan defisit.
Di sisi moneter, pemisahan yang lebih jelas antara kebijakan fiskal dan bank sentral juga akan menjadi sinyal penting, kata Tay. Hal itu terutama jika pemerintah berhenti meminta Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan atau menanggung lebih banyak beban pembiayaan.
Tay mengatakan, ujian bagi Suahasil adalah apakah ia memangkas atau menunda program-program yang sejauh ini belum memberikan dampak cepat terhadap aktivitas ekonomi dibandingkan dengan biayanya.
"Jika dia melakukan hal tersebut sembari menjaga kredibilitas fiskal, itu akan menunjukkan perubahan yang nyata," katanya. "Namun, jika ambisi belanja tetap tidak berubah dan penyesuaian hanya sebatas retorika, maka kebijakan tersebut akan terlihat seperti kelanjutan dari kondisi sebelumnya." ( CNBC /AI)

Sumber : Admin