Ipotnews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) tetap beroperasi seperti normal pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebab UU ini dinyatakan tetap berlaku selama proses perbaikan dilakukan.
Airlangga mengatakan pemerintah terus melakukan operasionalisasi kebijakan dari UU Cipta Kerja pada seluruh sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini mencakup operasional LPI atau INA.
"(Untuk) Modal LPI, pemerintah telah memberikan PNM dalam tunai sebesar Rp30 triliun dan PNM dalam bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp45 triliun," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jakarta Senin (29/11).
Airlangga menjelaskan LPI menjadi lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi. Keberadaan lembagaga inu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah sebelum ada putusan MK terkait UU CIpta Kerja.
"Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan keputusan MK," tutup Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Dia pun memastikan semua investasi yang dilakukan investor dalam maupun luar negeri tetap aman dan terjamin.
"Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin," kata Jokowi dalam konferensi pers via Youtube di Jakarta, Senin (29/11).
Jokowi menegaskan seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku. Jokowi mengingatkan bahwa tidak ada satu pasal pun di UU Cipta Kerja yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.
"Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," tegas Jokowi.
(Adhitya)

Sumber : Admin