OJK Minta Dua Paslon Presiden dan Wapres Kembangkan Pasar Modal
Friday, August 10, 2018       13:17 WIB

Ipotnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 terpilih, bisa berperan lebih aktif mendorong perkembangan industri keuangan, terutama pasar modal.
Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, pihaknya sebagai otoritas yang mengatur dan mengawas industri keuangan berada pada posisi mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.
"Kami ingin agar calon presiden ini bisa memberikan dorongan bagi perkembangan di industri keuangan, terutama pasar modal," kata Wimboh di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Jumat (10/8).
Wimboh mengaku, industri keuangan mendukung dan mengikuti proses demokrasi, terkait pemilihan presiden. Dia berharap, presiden dan wapres bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui skema pembiayaan di pasar modal.
Di tempat yang sama, Kepala Eksekutf Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen meyakini proses pemilihan presiden dan wapres periode 2019-2024 tidak akan mempengaruhi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ).
"Kami melihat pengalaman pada Pemilu 2014, maka pada Pemilu 2019 rasanya tidak ada dampak kejadian yang signifikan ke Bursa," ujar Hoesen.
Bahkan, jelas dia, Pemilu 2014 merupakan pesta demokrasi pemilihan presiden secara langsung yang paling aman di dunia. "Pemilu kita itu paling aman sedunia. Tren di tahun politik, mestinya stabilitas terjaga seperti tahun-tahun sebelumnya," paparnya.
Sementara itu, Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi menyatakan, pada tiga kali Pilpres terakhir, pesta demokrasi di indonesia terbukti tidak mengganggu kinerja pasar modal. "Tren tiga pemilu pada 2004, 2009 dan 2014, memang tidak ada kelihatan dampaknya," ucap Inarno.
Dengan demikian, jelas dia, tren pelaksanaan pemilu presiden tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja pasar modal. "Malah pada tiga kali pemilu itu ada kenaikan ( IHSG ). Kalau penurunan ( IHSG ) pada 1998 dan 2008, karena financial crisis," tutur Inarno.
(Budi)

Sumber : admin