• Stimulus Likuiditas dari Dana SAL: Pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana SAL di Himbara untuk menjaga likuiditas tanpa menambah defisit fiskal, namun efektivitasnya bergantung pada peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil.
• Risiko Fiskal dan Modal Asing: Penggunaan SAL dalam jumlah besar berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal dan dapat memicu arus keluar modal asing dari SBN jika tidak diikuti reformasi struktural.
• Likuiditas Longgar Tekan Imbal Hasil SBN: Turunnya outstanding SRBI menjadi Rp709 triliun dan tambahan likuiditas dari SAL menekan imbal hasil SBN ke level 6,03%, sementara CDS Indonesia mulai menurun seiring perbaikan sentimen pasar.

Ipotnews - Kebijakan pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara dinilai positif dalam menjaga likuiditas sistem keuangan di kuartal IV-2025.
Namun, langkah ini perlu diimbangi dengan strategi penyerapan kredit yang lebih efektif agar dampaknya terhadap perekonomian dapat optimal.
Chief Economist & Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menjelaskan bahwa penempatan dana SAL merupakan kebijakan "jembatan" yang bertujuan menyalurkan stimulus likuiditas tanpa menambah defisit fiskal secara langsung.
Meski demikian, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan sektor perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. "Penempatan dana Rp200 triliun di Himbara menjaga likuiditas tetap longgar, tetapi risikonya terletak pada daya serap kredit yang masih rendah. Jika penyaluran kredit tidak meningkat, stimulus ini tidak akan memberi efek besar pada pertumbuhan ekonomi," kata Rully dalam publikasi riset yang diterima, Kamis (16/10).
Menurut Rully, penggunaan SAL dalam jumlah besar juga memiliki konsekuensi terhadap fleksibilitas dan kredibilitas fiskal pemerintah. "Pemanfaatan SAL mengurangi ruang manuver fiskal dan dapat memicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang negara (SBN), terutama bila pelaku pasar menilai kebijakan ini tidak diikuti dengan reformasi struktural yang mendukung," tambahnya.
Dari sisi fiskal, Rully mencatat pemerintah masih menjaga kehati-hatian di tengah tekanan penerimaan. Hingga kuartal III-2025, defisit anggaran melebar menjadi Rp371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB, naik dari Rp243,4 triliun atau 1,08% terhadap PDB pada periode yang sama tahun lalu. Penerimaan negara turun 7,2% YoY menjadi Rp1.863,3 triliun, sementara belanja negara ikut turun tipis 0,7% YoY menjadi Rp2.234,8 triliun.
Di sisi lain, kondisi likuiditas sistem keuangan saat ini tergolong sangat longgar. Selain dampak penempatan dana SAL di Himbara, penurunan outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ( SRBI ) turut menambah ruang likuiditas di pasar.
Per 30 September 2025, outstanding SRBI tercatat Rp709 triliun, turun Rp264,3 triliun dari posisi tertinggi pada November 2024 sebesar Rp973,4 triliun. "Tambahan likuiditas ini menekan imbal hasil SBN hingga ke level 6,03%. Bahkan, CDS Indonesia tenor lima tahun juga mulai turun setelah sempat naik akibat sentimen global yang memburuk," jelas Rully.
Menurut Mirae Asset, kebijakan fiskal dan moneter yang saat ini dilakukan pemerintah berpotensi menopang daya beli masyarakat pada kuartal IV-2025. Namun, agar manfaatnya berkelanjutan, perbankan perlu mempercepat penyaluran kredit produktif ke sektor-sektor yang memiliki multiplier tinggi terhadap ekonomi nasional.
"Stimulus likuiditas harus disertai dengan langkah konkret memperbaiki transmisi ke sektor riil. Tanpa itu, dampaknya hanya berhenti di perbankan," ujar Rully. (Adhitya/AI)

Sumber : admin