JAKARTA, investor.id - Berdasarkan hasil penilaian Asean Corporate Governance Scorecard ( ACGS ) terkini (penilaian ACGS 2021), terdapat 9 perusahaan tercatat di Indonesia yang diakui masuk sebagai Asean Asset Class PLCs, yang mana salah satunya berhasil tembus dalam jajaran Asean Top 20 PLCs. Ke 9 perusahaan ini dinilai memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan layak dilirik kalangan investor global.
Adapun 9 perusahaan Indonesia yang masuk dalam Asean Asset Class itu adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (

BNGA

), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (

BBTN

), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (

BBRI

), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (

BMRI

), PT Bank

BTPN

Syariah Tbk (

BTPS

), PT Bank Central Asia Tbk (

BBCA

), PT Unilever Indonesia Tbk (

UNVR

), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (

BJTM

), dan PT Timah Tbk (

TINS

).
"Kita senang bahwa di tahun ini ada 1 perusahaan Indonesia yang masuk dalam Asean Top 20 PLCs, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Secara total, ada 9 perusahaan publik di Indonesia yang dianggap sebagai Asean Asset Class PLCs,"kata Corporate Governance Expert (CG Expert) Angela Simatupang, yang ditunjuk oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mewakili Indonesia di Forum Asean Corporate Governance, Selasa (31/1/2023).
Hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat praktik tata kelola yang baik dan pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sikap dari manajemen puncak perusahaan daripada ukuran perusahaan. Selain itu, ketersediaan peraturan yang lebih ketat juga berperan signifikan, hal ini terlihat dari lebih tingginya nilai rata-rata di industri perbankan, dibandingkan industri lainnya.
Jika dilihat dari pesatnya peningkatan adopsi ACGS dibandingkan sebelumnya, lanjut dia, maka terdapat 3 perusahaan tercatat yang juga mendapat apresiasi, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (

SMGR

), PT Bank

BTPN

Syariah Tbk (

BTPS

) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (

SIDO

).
Tiga aspek perbaikan yang umum ditemui di Indonesia adalah pengungkapan baik langsung maupun tidak langsung terkait kepemilikan saham oleh senior manajemen, kemudahan ketersediaan dokumen proxi, dan adopsi kerangka pelaporan keberlanjutan (sustainability) yang diakui secara internasional.
Adapun Inisiatif Asean Corporate Governance Scorecard diperkenalkan pada 2011 untuk meningkatkan standar dan praktik corporate governance dari perusahaan publik di Asean dan untuk memberikan visibilitas internasional yang lebih besar kepada perusahaan Asean yang dikelola dengan baik.
Inisiatif ini digagas oleh Asean Capital Market Forum ( ACMF ) bersama dengan Asian Development Bank (ADB), dengan tujuan untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan perusahaan publik Asean, memberikan visibilitas internasional yang lebih besar kepada perusahaan publik Asean yang dikelola dengan baik dan menampilkannya sebagai perusahaan yang dapat diinvestasikan, dan untuk mempromosikan perusahaan publik Asean sebagai asset class.
Untuk penilaian 2021, yang dilakukan selama 2021-2022 dilakukan terhadap 100 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbesar di setiap negara Asean yang mengikuti inisiatif ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Regulator di setiap negara menunjuk Domestic Ranking Body (DRB) untuk melakukan penilaian dan hasil penilaian domestik di setiap negara kemudian dilakukan peer-review oleh negara lainnya. Di Indonesia, penilaian ini dilakukan oleh PT RSM Indonesia Konsultan sebagai Domestic Ranking Body yang ditunjuk. 100 perusahaan tercatat yang dinilai di Indonesia sudah mewakili 81,86% dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia per 31 Mei 2021 dan 13% dari jumlah perusahaan tercatat di Indonesia.
Angela menambahkan, bahwa nilai rata-rata Indonesia menunjukkan kenaikan sebesar 9,3%. ''Secara umum, nilai negara kita naik, namun negara lain juga melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki praktik dan keterbukaan informasinya mengenai corporate governance, sehingga kita harus terus memacu diri agar bisa bersaing dengan perusahaan publik lain di Asean. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terus menunjukkan dukungannya kepada perusahaan publik, namun tentunya komitmen perusahaan terbuka merupakan faktor fundamental kalau kita ingin melakukan loncatan dan unggul di Asean,'' kata Angela yang juga merupakan salah satu Global Board of Directors RSM International.
Hasil penilaian ACGS ini telah digunakan oleh berbagai organisasi, antara lain regulator, self-regulatory organization, institutional investor, fund manager dan pemangku kepentingan lainnya sebagai salah referensi untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai penerapan tata kelola oleh perusahaan tercatat di setiap negara anggota Asean. Laporan perbandingan tiap negara juga dirilis setiap pelaksanaan penilaian oleh ADB.
RevisiPenilaian
Dengan perkembangan di area corporate ownership, corporate bond, digitalization, dan sustainability, Angela mengatakan, saat ini sedang dilakukan perubahan pada aspek penilaian dalam ACGS , yang direncanakan dapat selesai di pertengahan tahun ini untuk langsung digunakan dalam penilaian selanjutnya. Revisi ini selain mempertimbangkan perkembangan bisnis, juga akan memperhatikan perubahan yang dilakukan oleh OECD atas G20/OECD Corporate Governance Principles.
Untuk mendukung pemahaman pelaku bisnis terhadap perkembangan yang ada, khususnya perusahaan terbuka, rencananya juga dilakukan rangkaian kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan dengan dukungan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, diharapkan kedepannya perusahaan publik di Indonesia dapat semakin meningkatkan implementasi Good Corporate Governance dan semakin banyak yang masuk dalam Asean Asset Class.

Sumber : Investor.id