Ipotnews - Lembaga pemeringkat utang global, Standard & Poor's Global Ratings, mengingatkan kemerosotan neraca badan usaha milik negara ( BUMN ) yang terlibat dalam upaya pemerintah mendorong pembangunan infrstruktur.
" BUMN , terutama yang terlibat di konstruksi dan listrik, telah terus menambah pinjaman untuk bisa memenuhi rencana pembangunan pemerintah, mengakibatkan neraca keuangan mereka melemah secara "substansial"," ujar analis pada S&P, Xavier Jean, Selasa (13/3).
Dilanjukannya, level leverage 20 BUMN yang listing dan masuk pemeringkatan telah meningkat menjadi rata-rata 5 kali rasio utang terhadap EBITDA, melonjak tajam dari 1 kali pada 2011. "Ini tren yang terus kami pantau, karena kami kira ini akan terus berlanjut dan akan meningkat pada 2018 dan menjelang pemilihan presiden 2019."
Seperti dimaklumi, pembangunan infrastruktur merupakan agenda ekonomi utama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditujukan untuk mengurangi biaya logistik yang tinggi, yang sering dipersoalkan karena menciptakan hambatan ekonomi.
S&P baru menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi (investment grade) pada Mei 2017, bertahun-tahun setelah dua pemeringkat utang utama lainnya, Fitch dan Moody's, memberikan peringkat tersebut. S&P memberitakan status tersebut setelah menilai adanya peningkatan struktural dan pengurangan sejumlah risiko terhadap posisi fiskal Indonesia.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana senilai USD450 miliar untuk proyek infrastruktur antara 2014-2019, yang hanya sebagian bisa dipenuhi anggaran negara.
Menurut Jean, BUMN yang diserahi beban pembangunan infrastruktur harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti untuk gaji, sementara proyek sering tertunda atau membutuhkan waktu untuk menghasilkan pendapatan. Di pihak lain, kata dia, dorongan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah yang kurang padat juga menimbulkan kekhawatiran akan prospek pendapatan di masa depan.
"Tidak begitu jelas bagi kita saat ini, jika banyak investasi yang dilakukan oleh BUMN -BUMN di luar Jawa, di luar pusat-pusat yang padat penduduknya, akan menjadi proyek yang menguntungkan atau tidak," tambah Jean.
Jika BUMN -BUMN itu terus meningkatkan investasi pada tingkat akselerasi saat ini, Jean mengingatkan bahwa BUMN -BUMN tersebut kemungkinan terpaksa menghentikan semua investasi dalam lima tahun untuk mengendalikan keuangan mereka, menegosiasi ulang utang, atau meminta rekapitalisasi kepada pemerintah.
Menambahkan Jean, Direktur Senior S & P untuk Sovereign Ratings, Kim Eng Tan, menyatakan bahwa utang yang diambil BUMN -BUMN itu juga akan mempengaruhi peringkat utang negara dan sistem perbankan di mana mereka meminjam. Meski, kata dia, pada saat ini hal itu tidak akan berdampak negatif terhadap keuangan pemerintah.(Reuters)

Sumber : admin