Ipotnews - Masifnya produk TPT impor menimbulkan masalah berat bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sepanjang 2018-2019, sudah ada 9 pabrik yang tutup karena tak mampu bersaing.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengatakan bahwa industri TPT domestik kesulitan mengimbangi masifnya produk impor. Parahnya lagi impor yang dilakukan juga termasuk pakaian bekas yang sudah dilarang pemerintah.
Menurut Benny beratnya tekanan akibat produk impor ini tidak lepas dari kemampuan industri dalam negeri yang sulit untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha. Ini terjadi karena mesin-mesin produksi yang dimiliki mayoritas industri nasional sudah tua, sehingga produksinya tidak optimal.
Namun, lanjut Benny, untuk bisa meremajakan mesin industri pelaku usaha kesulitan modal. Padahal investasi yang dibutuhkan untuk memperbarui mesin produksi sangat mahal dan menguras kas perusahaan. Jika ingin mendapatkan pinjaman dari perbankan, mereka dibebani bunga yang tinggi.
Benny berpendapat, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha. Apalagi industri TPT selama ini menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja dan juga penghasil devisa negara. Seharusnya ada keringanan dari pemerintah bagi pelaku usaha TPT untuk mendapatkan kredit lunak.
"KPR itu bunganya bisa sekitar 7-8 persen, kenapa di industri 10-12 persen. Padahal ini bisa untuk men- drive  konsumsi," kata Benny dalam acara Kongkow Bisnis di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (11/9). Ia berharap agar pemerintah dapat turun tangan untuk mengatasi impor TPT yang semakin gencar.
Meski penuh dengan tekanan dan berbagai kesulitan dalam pengembangan usahanya, Benny masih optimis bahwa industri TPT akan tetap hidup. Kebutuhan masyarakat atas produk tekstil seperti baju akan selalu tumbuh.
"Industri ini adalah yang tertua di dunia. Selama orang masih beradab, mereka berpakaian sehingga industri ini tidak akan pernah lenyap," kata Benny. (Marjudin)

Sumber : Admin