Teken HoA, Pemerintah Kunci Harga Divestasi Freeport USD3,85 Miliar
Thursday, July 12, 2018       18:53 WIB

Ipotnews - Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh holding BUMN pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum dan PT Freeport Mc MoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, pada hari ini, Kamis (12/7) secara resmi menandatangani Head Of Agreement (HoA) terkait penjualan FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ( PTFI ) kepada Inalum.
Penandatanganan tersebut merupakan dasar dari pengambilalihan atau divestasi saham PTFI dari yang semula hanya 9,36 persen dimiliki Indonesia, menjadi sebesar 51 persen atau sebagai pemilik dominan atas usaha pertambangan di tanah Papua tersebut.
Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengatakan, melalui penandatanganan HoA tersebut, secara otomatis telah dikunci bahwa harga divestasi 51 persen saham PTFI adalah senilai USD3,85 miliar. "Ini adalah HoA, ada beberapa hal yang kita selesaikan, dan akan kita selesaikan. Tapi kalau struktur transaksi dan harga sudah di lock (kunci). Tinggal prosesnya realisasi soal join venture agreement, karena ini ada join venture agreement, karena ini nanti PTFI menjadi 51 - 49 Freeport, jadi nanti harus ada join venture agreement yang sekarang sedang kita finalkan," ujar Rini dalam konferensi pers penandatangan HoA Freeport Mc MoRan Inc dan Inalum di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/7).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama mengatakan, melalui penandatanganan pokok-pokok perjanjian ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif untuk memberikan kepastian kepada investor yang berinvestasi di Indonesia. "Dengan ditandatanganinya HoA ini, kerjasama FCX dan Inalum diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah industri extraktif ke depan, serta memberi kemakmuran bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan, ada beberapa pokok yang ditandatangani dalam HoA, antara lain yaitu, pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah RI dan PTFI berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi ( IUPK OP) dan bukan dalam bentuk kontrak karya. Kedua, divestasi saham PTFI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.
Ketiga, lanjut Sri Mulyani, adalah PTFI membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Keempat, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan penerimaan negara melalui kontrak karya selama ini. Kelima, perpanjangan masa operasi maksimal dua kali 10 tahun hingga 2041, akan diberikan setelah PTFI memenuhi kewajiban yang diatur dalam IUPK OP.
"Telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemda Mimika yang terjadi tanggal 12 Januari 2018, dimana pemerintah Pemprov Papua dan Pemda Mimika akan bersama-sama memiliki saham PTFI sebesar 10 persen," pungkasnya.(Sigit)

Sumber : admin

berita terbaru
Thursday, Jul 19, 2018 - 11:46 WIB
Indosat Realisasikan Obligasi Rp 2,71 Triliun
Thursday, Jul 19, 2018 - 11:45 WIB
Jasa Marga Raup Laba Bersih Rp 1,04 Triliun
Thursday, Jul 19, 2018 - 11:45 WIB
BTPN Bukukan Laba Bersih Rp 1,09 Triliun
Thursday, Jul 19, 2018 - 11:45 WIB
Penjualan Kabelindo Murni Turun 29,45%
Thursday, Jul 19, 2018 - 11:44 WIB
Penjualan HEXA Capai 22,95% Dari Target
Thursday, Jul 19, 2018 - 11:27 WIB
INCO mengintip potensi mobil listrik