Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Krakatau Steel Tbk ( KRAS )memutuskan menambah modal perseroan senilai Rp 3 triliun. Aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk investasi pemerintah.
Rencana tersebut akan dilakukan dengan cara penerbitan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond/MCB) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD/private placement).
Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar siang ini, Selasa (24/11/2020).
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan dukungan investasi pemerintah ini akan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam bentuk tambahan cash flow. Akan digunakan untuk relaksasi pembayaran kepada industri hilir dan industri pengguna.
"Dengan diselenggarakannya RUPSLB PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hari ini, pemegang saham telah memberikan persetujuan penerbitan OWK dengan nilai maksimum sebesar Rp 3 triliun dengan tenor maksimal 7 tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru Perseroan pada saat jatuh tempo melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN," kata Silmy.
Dia menjelaskan, tambahan modal ini dibutuhkan lantaran industri baja nasional terdampak pandemi dan menyebabkan terjadi penurunan permintaan HRC/CRC (Hot Rolled Coil/Cold Rolled Coil) mengalami penurunan sebesar 40-50% dengan utilisasi sebesar 15-35% pada kuartal I-2020.
Untuk produk Wire Rod utilisasinya hanya 20-25% sedangkan baja lapis seng utilisasinya sebesar 10-20%. Sementara itu baja lapis aluminium seng terjadi penurunan permintaan sebesar 20-30% dengan tingkat utilisasi di angka 20-40%.
Penurunan permintaan ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan cashflow.
"Apabila kondisi ini terus berlangsung secara berkepanjangan, maka terdapat risiko produsen baja hilir dan produsen pengguna menutup lini produksinya karena rendahnya permintaan dan utilisasi produksi yang dapat menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan juga masuknya produk baja impor untuk menggantikan suplai baja domestik," terangnya.
Perubahan Nomenklatur Perusahaan
Dalam RUPSLB ini juga dilakukan perubahan nomenklatur jabatan direksi perusahaan. Terdapat dua direksi yang dipindahtugaskan posisinya.
Dua direksi tersebut yakni Purwono Widodo menjabat sebagai Direktur Komersial diubah menjadi Direktur pengembangan Usaha serta Melati Sarnita yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial.
Dengan demikian, berikut susunan direksi perusahaan usai RUPSLB siang ini:
- Direktur Utama : Silmy Karim
- Direktur Komersial : Melati Sarnita
- Direktur Keuangan : Tardi
- Direktur SDM : Rahmad Hidayat
- Direktur Pengembangan Usaha : Purwono Widodo
- Direktur Produksi : Djoko Muljono
Berikut jajaran komisaris perusahaan:
- Komisaris Utama Utama : I Gusti Putu Suryawirawan
- Komisaris : Dadang Kurnia
- Komisaris Independen : Nana Rohana
- Komisaris Independen : David Pajung
- Komisaris : Suhanto
- Komisaris : Trisasongko Widianto
(hps/hps)
Sumber : cnbcindonesia.com
powered by: IPOTNEWS.COM
