Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti 16%, yang terdiri dari BPHTB sebesar 5% dan PPN 11%. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk () Nixon L.P. Napitupulu pun menyambut baik rencana tersebut.
Menurutnya, uang muka atau down payment (DP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah banyak diturunkan, tapi masyarakat masih terkendala oleh biaya-biaya tambahan. Sebab, biaya-biaya tambahan tersebut seperti BPHTB, PPN, dan biaya asuransi, jika ditotal bisa mencapai biaya tambahan sebanyak 20%-21%. Pembayarannya pun tidak bisa menggunakan kredit.
"Nah, kalau biaya itu hilang, maka kemampuan orang akan semakin cepat. Karena biaya di depannya jadi murah, itu satu. Kedua, harga rumah seakan-akan turun 20% kan, sehingga angsurannya juga jadi turun 20% dengan hilangnya tiga biaya tadi," jelas Nixon saat ditemui di Menara BTN, Selasa (15/10/2024).
Ia sendiri mengaku mengusulkan ini ke Satgas Perumahan Prabowo. Menurut Nixon, target pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat tercapai lebih cepat dengan usulan tersebut.
Nixon juga mengungkapkan bahwa BTN berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas Perumahan tersebut untuk membahas strategi ekosistem perumahan nasional dari baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Selain itu, Nixon menyebut pentingnya perpanjangan tenor KPR.
"Kami berencana untuk meningkatkan tenor KPR menjadi 25 atau 30 tahun, yang akan membuat angsuran lebih ringan bagi masyarakat," kata dia.
BTN berharap strategi tersebut dapat mempercepat program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah. Ini guna membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar mendapatkan akses yang lebih baik terhadap perumahan.
"Kami percaya bahwa dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam pembiayaan perumahan," imbuh Nixon.
(mkh/mkh)
Sumber : www.cnbcindonesia.com
powered by: IPOTNEWS.COM