- BTN telah menyalurkan 6 juta KPR subsidi untuk masyarakat desil 3.
- Pemerintah memberi bantuan BSPS Rp20-25 juta bagi desil 1-2.
- BTN memperluas akses rumah lewat digitalisasi dan kajian KPR 40 tahun.
Ipotnews - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk () mengungkapkan, perseroan telah menyalurkan 6 juta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada masyarakat kategori desil 3 sejak awal program berjalan, sejalan dengan upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, masyarakat desil 3 merupakan kelompok yang berada pada urutan 21 persen hingga 30 persen tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. "Kalau desil 3 KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program," kata Nixon dalam keterangannya, Minggu (24/5).
Nixon mengatakan, menjalankan dua strategi utama dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, yakni melalui program KPR subsidi yang dirancang untuk kelompok MBR. Kedua, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling rendah.
Lebih lanjut dia menjelaskan, program KPR bersubsidi didukung pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah kepada MBR, termasuk kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan alias unbanked. Berdasarkan klasifikasi desil, intervensi melalui skema KPR menyasar kelompok masyarakat desil 3 hingga desil 8.
"KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsidi yang dibatasi max income. Maksudnya, ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR," terang Nixon.
Sementara itu, untuk masyarakat desil 1 dan 2 yang dianggap belum mampu mengakses kredit perbankan, pemerintah mengoptimalkan program BSPS sebagai bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya. Tahun ini program tersebut ditargetkan menyasar 400 ribu rumah tangga di Indonesia.
Nixon menyatakan, pemerintah menyalurkan bantuan sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta kepada setiap rumah tangga penerima untuk mendukung pembangunan rumah swadaya. "Yang desil 1-2 ini pemerintah mengeluarkan BSPS bantuan stimulan pembangunan swadaya. Jadi pemerintah memberi Rp20 juta-Rp25 juta, tahun ini ada 400 ribu per rumah tangga," ucapnya.
Pada sisi lain, saat ini pemerintah juga sedang melakukan kajian skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun. Nixon berharap langkah tersebut bisa memperluas akses pembiayaan rumah, sehingga kelompok MBR dan kelompok ekonomi terbawah berpeluang mendapatkan akses kepemilikan hunian.
Selain memperluas pembiayaan perumahan, kata Nixon, juga mengandalkan digitalisasi sebagai strategi menjangkau masyarakat yang belum tersentuh akses perbankan. Dia mengatakan, sejauh ini penetrasi telepon seluler di Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepemilikan rekening bank.
Menurut dia, selama lebih dari 70 tahun BTN sudah menyalurkan 6 juta KPR, namun dalam waktu kurang dari tiga tahun, jumlah pengguna mobile banking BTN telah mencapai 5 juta akun. "Kami buat digitalisasi untuk perbankan. Penetrasi HP lebih banyak dibanding penetrasi account," ucapnya.
Dia menambahkan, digitalisasi mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. "Penetration rate sekarang lebih mudah, karena mobile bisa dibuka dari rumah. Itu cara kami mengakses unbanked," kata Nixon. (Budi/AI)
Sumber : Admin