- BI dinilai lebih memprioritaskan stabilitas yield SBN di kisaran 7,0%-7,1%, meski rupiah melemah 0,73% pascarapat kebijakan dan BI-Rate dipertahankan 5,75%.
- Kebutuhan menjaga biaya pembiayaan fiskal menjadi salah satu faktor utama, dengan pembayaran bunga utang mencapai lebih dari 19% belanja pemerintah hingga 8M 2026.
- memproyeksikan BI-Rate 6% dan yield SBN 10 tahun 7,31% pada 2026, sementara rupiah diperkirakan mencapai Rp18.238 per dolar AS pada akhir tahun.
Ipotnews - Bank Indonesia dinilai saat ini lebih memprioritaskan stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dibandingkan stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah perubahan mandat bank sentral dan kebutuhan pemerintah menjaga biaya pembiayaan fiskal.
Berdasarkan riset Economics and Industry Research PT Bank Central Asia Tbk () bertajuk The Focal Point - Aiming for a Different Kind of Stability edisi Senin (28/9), kondisi likuiditas yang membaik setelah keputusan kebijakan BI terakhir telah membantu menjaga yield SBN tetap stabil di tengah kenaikan yield global.
Riset tersebut mencatat BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75% dalam pertemuan kebijakan terakhir. Selain itu, BI memperkenalkan langkah untuk menormalisasi suku bunga overnight benchmark, antara lain dengan memperketat penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ( SRBI ), sementara fasilitas repo tetap terbuka.
Kebijakan akomodasi likuiditas BI tersebut berbeda dengan arah kebijakan Federal Reserve dan sejumlah bank sentral utama lainnya yang cenderung mengetatkan bauran kebijakan. Kondisi global juga dipengaruhi konflik Timur Tengah yang berdampak terhadap ekspektasi inflasi domestik serta persaingan memperoleh pendanaan untuk ekspansi fiskal dan belanja modal artificial intelligence (AI).
Menurut riset , rupiah melemah 0,73% terhadap dolar AS dalam beberapa hari setelah pertemuan kebijakan BI atau turun 1,27% secara bulanan. Pelemahan tersebut kembali membuat BI harus menjaga rupiah agar tidak menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Namun, tren pelemahan rupiah tersebut dinilai belum tentu mendorong BI untuk kembali menjalankan kebijakan pengetatan. Pasalnya, bank sentral dinilai telah memperoleh keberhasilan dalam menjaga yield obligasi pemerintah acuan pada kisaran 7,0%-7,1% sepanjang September 2026.
Riset menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perubahan prioritas BI tersebut. Stabilitas suku bunga domestik dinilai lebih sesuai dengan mandat baru BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama karena bank sentral semakin dinilai berdasarkan kemampuannya menopang pertumbuhan kredit dan jumlah uang beredar.
Selain itu, ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan domestik yang murah menjadi semakin penting untuk mendukung agenda pertumbuhan, termasuk melalui investasi di luar anggaran pemerintah serta investasi swasta dan kuasi-publik.
Faktor lainnya adalah potensi dampak pelemahan rupiah terhadap anggaran negara yang lebih terbatas apabila program swasembada pangan dan energi berjalan sesuai harapan. Riset tersebut menyoroti sejumlah program seperti food estates, B50 biodiesel, penggunaan CNG, serta pengembangan ekosistem sepeda motor elektronik domestik yang berpotensi mengurangi kebutuhan impor dan pada akhirnya menurunkan sensitivitas anggaran negara terhadap volatilitas nilai tukar.
Sementara itu, kebutuhan pemerintah untuk mengelola anggaran menjadi faktor yang dinilai paling penting. Berdasarkan salah satu estimasi dalam riset tersebut, pembayaran bunga utang telah mencapai lebih dari 19% belanja pemerintah hingga delapan bulan 2026, meningkat dari 14,7% pada tahun fiskal 2022.
Dalam proposal anggaran negara tahun fiskal 2027, pemerintah menargetkan pembayaran bunga tetap di bawah 19% dari total pendapatan. Kondisi tersebut dinilai memperkuat kebutuhan untuk menjaga yield obligasi acuan pada atau di bawah target 6,90%.
Meski stabilitas yield dinilai menjadi prioritas dalam kebijakan terakhir, stabilitas rupiah tetap menjadi perhatian. Hal tersebut tercermin dari intervensi valuta asing BI serta peningkatan penerbitan obligasi valuta asing oleh pemerintah.
BI juga terus berupaya menarik arus dana asing dengan mengubah strategi dari menawarkan imbal hasil lebih tinggi melalui SRBI menjadi peningkatan diskon lindung nilai untuk menghilangkan risiko nilai tukar bagi investor asing. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya menghentikan arus keluar dari pasar saham dan surat utang pemerintah domestik, yang menurut riset mencapai USD234,6 juta sejak tambahan diskon fasilitas lindung nilai diumumkan.
Riset juga mencatat penyempitan spread antara yield SBN dan US Treasury (UST) tidak serta-merta menunjukkan peningkatan persepsi risiko investor terhadap aset Indonesia. Pada halaman 5, grafik Lower yield without lower risks menunjukkan spread yield SBN 10 tahun terhadap UST menyempit menjadi 1,87%, sementara Credit Default Swap (CDS) Indonesia berada di 89,3. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa penyempitan spread lebih banyak berasal dari perbedaan arah kebijakan BI dibandingkan perbaikan persepsi risiko investor.
Ke depan, riset menilai terdapat dua isu yang perlu diperhatikan menjelang pertemuan kebijakan BI berikutnya, yakni apakah stabilitas yield akan tetap lebih diutamakan dibandingkan stabilitas nilai tukar serta apakah kebijakan diskon lindung nilai perlu kembali dilengkapi dengan kebijakan suku bunga yang lebih tinggi.
Dengan harga minyak yang berfluktuasi dan risiko inflasi impor yang meningkat, riset tersebut menilai stabilitas nilai tukar berpotensi kembali menjadi prioritas BI. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya kenaikan suku bunga berikutnya.
Dalam proyeksi BCA Economic & Industry Research, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 diperkirakan mencapai 5,3%, inflasi 3,2%, BI-Rate 6,0%, dan yield SBN 10 tahun 7,31%. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di Rp17.621 per dolar AS secara rata-rata dan Rp18.238 per dolar AS pada akhir 2026.
(Adhitya/AI)
Sumber : admin