- Kemenkeu telah mentransfer Rp37,7 triliun ke rekening penampungan Bank Mandiri untuk pembayaran pinjaman KDMP , namun dana belum diakui sebagai pembayaran sebelum verifikasi.
- Pinjaman KDMP merupakan bagian dari skema Rp240 triliun dari empat bank BUMN untuk pembangunan koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
- CreditSights menilai risiko gagal bayar rendah, tetapi keterlambatan administratif berpotensi memicu provisi dan menekan laba bank.
Ipotnews - Kementerian Keuangan Indonesia telah menyetorkan dana untuk pembayaran pinjaman yang jatuh tempo ke rekening penampungan di sebuah bank milik negara, pada hari ini, Jumat (25/9). Dana tersebut baru dapat dicairkan setelah dilakukan verifikasi bahwa pinjaman digunakan sesuai tujuan untuk program koperasi desa.
Laman Reuters melaporkan, sebuah dokumen pemerintah menunjukan pinjaman bank tersebut merupakan bagian dari skema pembiayaan kompleks untuk program Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ). Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membangun puluhan ribu koperasi guna mendorong perekonomian pedesaan.
Dalam skema tersebut, pemerintah akan melakukan pembayaran atas pinjaman yang diambil dari bank-bank milik negara oleh sebuah perusahaan milik negara yang membangun koperasi tersebut.
Fokus terhadap pembayaran pinjaman KDMP muncul setelah para analis dan lembaga pemeringkat menyuarakan kekhawatiran mengenai tekanan terhadap anggaran akibat sejumlah program pemerintah yang membutuhkan biaya besar. Struktur pembiayaan yang kompleks juga menimbulkan potensi risiko "kredit bermasalah" bagi bank-bank milik negara.
Keputusan Kementerian Keuangan yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa Rp37,7 triliun telah ditransfer ke rekening penampungan di Bank Mandiri, tetapi "belum dapat diakui sebagai pembayaran" atas pinjaman hingga persyaratan terkait program tersebut terpenuhi.
Menurut Reuters, dokumen tersebut sesuai dengan informasi dari dua sumber yang mengetahui transaksi tersebut.
Namun sejauh ini juru bicara Kementerian Keuangan dan Bank Mandiri belum menanggapi informasi tersebut.
Pada Kamis kemarin, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembayaran pinjaman KDMP akan dilakukan setelah pemerintah memverifikasi bahwa dana telah digunakan sesuai tujuan.
"Sudah dianggarkan, dananya siap, kami pasti bayar," kata Suahasil. "Harus ada verifikasi apa saja yang sudah dibangun dan berapa jumlahnya," imbuhnya.
Berdasarkan skema tersebut, perusahaan milik negara PT Agrinas Pangan Nusantara direncanankan membangun 80.000 gerai di desa-desa di seluruh Indonesia, yang dibiayai melalui pinjaman berbunga rendah senilai Rp240 triliun dengan tenor enam tahun dari empat bank milik negara.
Bank Rakyat Indonesia (), Bank Negara Indonesia (), Bank Mandiri (), dan Bank Syariah Indonesia () menjadi pemberi pinjaman. Pinjaman tersebut akan dibayar oleh pemerintah, bukan Agrinas Pangan, dan pada akhirnya kepemilikan koperasi akan dialihkan kepada masyarakat setempat.
Prabowo menghendalki agar koperasi desa dapat menjual produk bersubsidi pemerintah, seperti pupuk dan gas elpiji, membeli hasil produksi lokal, serta menawarkan pinjaman murah kepada masyarakat desa.
Menurut CreditSights, perusahaan riset di bawah Fitch Group, dalam catatan pada 22 September lalu, Bank Mandiri dan Bank BNI masing-masing telah menyalurkan Rp55 triliun kepada Agrinas Pangan, yang setara dengan 3% dan 6% dari total kredit masing-masing bank. CreditSights tidak merinci penyaluran kredit oleh bank lainnya.
CreditSights menyatakan risiko gagal bayar kredit tersebut terbilang rendah. Akan tetapi keterlambatan administratif dapat terjadi dan menyebabkan pinjaman dikategorikan sebagai kredit bermasalah, yang "dapat memicu provisi sementara dan menekan laba," ungkap CreditSight seperti dikutip Reuters.
CreditSights mengatakan keberlanjutan jangka panjang masing-masing koperasi masih harus dilihat, dengan mencatat sejumlah kekhawatiran terkait program tersebut. Kekhawatiran tersebut, termasuk penerapan secara top-down dengan model operasional seragam, pengujian kelayakan yang terbatas, serta laporan mengenai pemilihan lokasi yang kurang baik untuk sejumlah bangunan koperasi.
Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 koperasi tahun ini, sementara sisanya akan dibangun pada 2027. Hingga Jumat, sebanyak 26.074 gerai koperasi telah dibangun, menurut dashboard pemantauan pemerintah. (Reuters/AI)
Sumber : admin