Jakarta, CNBC Indonesia - Adaro Minerals (

ADRO

), anak usaha dari kerajaan bisnis Adaro Energy (

ADRO

) milik Garibaldi 'Boy' Thohir, dikabarkan kesusahan menggalang dana dari pinjaman bank untuk memodali proyek smelter Aluminium milik perusahaan.
Melansir laporan  Finansial Times  (FT) ,  raksasa batu bara Indonesia tersebut dikabarkan sedang berjuang mengumpulkan uang dari bank internasional untuk membiayai proyek smelter aluminium bernilai US$ 2 miliar (Rp 30 triliun). Namun hambatan utama datang dari kelompok lingkungan yang menuduh Adaro dan mitranya, Hyundai dari Korea Selatan, melakukan " greenwashing ".
 Greenwashing  adalah ungkapan untuk strategi pemasaran dan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka membangun citra ramah lingkungan, tetapi hal tersebut hanyalah palsu.
Sebelum

ADMR

melantai di bursa, tahun 2021 silam Adaro telah rencana untuk membangun smelter aluminium di Kawasan Industri Hijau Indonesia. Nilai investasi pembangunan smelter kala itu diperkirakan mencapai US$ 728 juta.
Rencana penggalangan dana untuk proyek tersebut datang ketika Indonesia, salah satu produsen dan pengekspor batu bara terbesar di dunia dan penghasil emisi karbon terbesar, menargetkan rencana purnabakti PLTU batu bara paling ambisius secara global.
Indonesia pada bulan November dalam gelaran G20 dijanjikan pembiayaan sebesar US$ 20 miliar (Rp 300 triliun) dari AS dan negara maju lainnya untuk membantu menghentikan pembakaran bahan bakar fosil.
Adaro menandatangani nota kesepahaman dengan Hyundai pada bulan yang sama untuk memasok aluminium kepada pembuat mobil Korea tersebut, sebuah kesepakatan yang menurut perusahaan akan "mempercepat" transisi ke energi berkelanjutan.

ADMR

sendiri tengah membangun sebuah industri aluminium yang mengusung konsep hijau atau Adaro Green Aluminium dengan pembangunan Smelter bekerja sama dengan mitra dari China, Legend Holdings. Proyek ini telah diremikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2021.
Menurut laporan FT, bank-bank global yang sebelumnya memberikan pinjaman kepada grup Adaro, termasuk DBS Singapura, mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembiayaan proyek smelter tersebut. Sumber FT juga menyebut Standard Chartered, yang terus bekerja sama dengan Adaro, juga tidak berpartisipasi dalam proyek tersebut.
Sumber lain yang merupakan eksekutif di salah satu bank global mengatakan "Adaro membahas pembiayaan dengan kami, tetapi kami telah berjanji untuk berhenti mendanai bisnis yang terkait dengan batu bara. [Proyek ini] termasuk dalam kategori itu."
Hal ini karena terdapat proyek pembangunan PLTU batu bara 2,2 GW dalam proyek yang dilabeli hijau tersebut.
Tahun lalu pemerintah telah menerbitkan aturan terkait moratorium pembangunan PLTU baru lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 tahun 2022. Namun memberikan sejumlah pengecualian termasuk bagi yang masuk dalam proyek strategis nasional seperti proyek Green Industrial Park milik Adaro di Kalimantan Utara.
DBS dan bank lain telah berjanji untuk menghentikan pendanaan induk Adaro Energy sebagai bagian dari komitmen perubahan iklim.
Adaro juga dikabarkan telah mendekati bank-bank Eropa lainnya seperti BNP Paribas, ING dan Commerzbank untuk pinjaman.
(fsd/fsd)

Sumber : www.cnbcindonesia.com