Apindo: Stimulus Pemerintah Belum Terasa "Nendang" Bagi Pelaku Usaha
Tuesday, January 26, 2021       15:58 WIB

Ipotnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku stimulus fiskal dan non fiskal yang ditujukan kepada industri atau pelaku usaha masih belum terasa dampaknya secara signifikan. Padahal stimulus melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai ratusan triliun. Bahkan secara terus menerus sektor usaha semakin tertekan oleh keadaan yang sulit akibat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, menyatakan banyak anggotanya yang berguguran karena tidak mampu menghadapi ganasnya dampak Covid-19. Menurut dia banyak pelaku usaha yang tidak sanggup lagi berproduksi karena income dan outcome tidak berimbang. Stimulus fiskal dan non fiskal yang dijanjikan pemerintah sulit diakses oleh sektor usaha.
"Kita mesti lihat lebih tajam apakah stimulus yang besar itu tepat sasaran atau tidak. Sebab di beberapa kesempatan dampaknya kurang nendang seperti yang kita harapkan, stimulus kan harusnya bisa berbagi beban tapi kami melihat beban besar justru masih ditangung oleh dunia usaha," kata Hariyadi dalam webinar bertema Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Selasa (26/1).
Dia menyesalkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) yang terus diperpanjang sehingga merugikan dunia usaha. Sebab kebijakan ini juga berlaku pada sektor ritel seperti mal, restoran, hotel dan pariwisata. Padahal seharusnya kebijakan PPKM diberlakukan kepada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan (prokes). Sementara sektor - sektor tersebut terbukti selama ini sangat mengedepankan aspek kesehatan dan prokes.
Hariyadi berpendapat, aturan PPKM harusnya dilonggarkan bagi sektor yang selama ini patuh prokes. Apabila kebijakan ini dipukul rata, akan sangat merugikan dunia usaha. Menurutnya segala macam kegiatan atau sektor yang menjadi episentrum dari penyebaran virus harus didahulukan terkena aturan PPKM .
"Selama ini kita khawatirkan pada kalangan masyarakat yang tidak taat prokes, seharusnya itu yang justru diketatkan pada PPKM . Tapi ini malah dunia usaha yang sudah patuh prokes dengan baik tetap kena juga," pungkasnya.(Marjudin)

Sumber : admin

berita terbaru