GIAA Tingkatkan Pengawasan Sejumlah Rute Penerbangan Internasional Terkait Virus Corona
Saturday, January 25, 2020       20:49 WIB

Ipotnews - Maskapai nasional, Garuda Indonesia (), meningkatkan upaya antisipatif dan kewaspadaan atas merebaknya penyebaran virus pneumonia Wuhan atau novel coronavirus (nCoV). Peningkatan awareness ini dilakukan melalui peningkatan edukasi dan langkah antisipatif lainnya terhadap seluruh lini operasional dan stakeholder layanan penerbangan mengenai upaya pencegahan virus tersebut.
"Perhatian serius Garuda Indonesia terhadap upaya antisipatif penyebaran virus tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan penerbangan serta kenyamanan perjalanan udara kepada seluruh penumpang," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra di Jakarta, Sabtu (25/1).
Lebih lanjut Garuda Indonesia turut meningkatkan pengawasan bersama otoritas bandara setempat, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Indonesia khususnya di terminal kedatangan internasional. Bahkan beberapa rute penerbangan telah dilakukan pengawasan cukup ketat khususnya terhadap sejumlah layanan penerbangan yang beroperasi di sejumlah rute internasional yang rawan atas penyebaran virus tersebut. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan otoritas kesehatan dan layanan kebandarudaraan setempat.
"Kami secara seksama turut mematuhi seluruh kebijakan regulator terkait upaya pencegahan virus tersebut yang salah satunya dilakukan melalui kebijakan menyampaikan dokumen kesehatan berupa general declaration of health dan manifes penumpang kepada petugas kesehatan di pos kesehatan KKP terminal penerbangan internasional sesaat setelah mendarat untuk flight yang melayani penerbangan langsung maupun transit khususnya dari Tiongkok dan Hong Kong," ulas dia.
Irfan menegaskan bahwa Garuda Indonesia Garuda Indonesia tidak memiliki rute penerbangan dari dan menuju Wuhan. Pihaknya menghimbau para penumpang untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta memahami tatalaksana pencegahan penyebaran virus tersebut yang dilakukan dengan mengedepankan aspek kebersihan diri dan memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan fit sebelum melakukan perjalanan.
"Sosialisasi upaya pencegahan juga terus diintensifkan keseluruh jajaran lini operasional seperti meningkatkan pemahaman atas pola penyebaran virus, merekomendasikan penggunaan alat pelindung dini seperti masker hingga hand sanitizer bagi petugas, crew maupun penumpang," Lanjut Irfan.
Garuda Indonesia akan terus memantau situasi terkini, mengambil tindakan yang diperlukan dan akan terus memberikan informasi terbaru khususnya terkait dampak atas pelayanan penerbangan. "Kami juga secara seksama menjaga kondisi kesehatan awak pesawat dengan memastikan seluruh awak pesawat telah mendapatkan waktu istirahat yang cukup pada saat menjalankan tugasnya," Papar Irfan.(Marjudin)
Ipotnews - Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) meminta DPR dan pemerintah dapat merumuskan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan (RUU EBT) yang komprehensif. Pasalnya draft RUU EBT yang saat ini dianggap belum memadai untuk pengaturan pemanfaatan panasbumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang potensial di masa depan.
Ketua ADPPI, Hasanuddin, berharap draft RUU EBT yang akan segera dibahas DPR RI saat ini bisa mengakomodir investor dan juga keseimbangan lingkungan. Menurutnya draft yang saat ini dipublikasikan masih bersifat umum dan belum mengatur secara komprehensif pemanfaatan panasbumi. Oleh karena itu, RUU itu masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengembangan panasbumi ke depan.
Ditegaskannya, pengembangan panasbumi sifatnya khusus dan spesifik sehingga seharusnya diatur secara khusus pula dalam undang-undang yang bersifat lex spesialis. Dengan demikian, dalam draft RUU EBT perlu ditambahkan satu pasal berkenanan sumber daya energi terbarukan panasbumi, yaitu pemanfaatan panasbumi diatur dalam dalam UU tersendiri.
"Sebagaimana diketahui, pemanfaatan panasbumi telah diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi. Dengan demikian, harus ada tambahan pasal dalam RUU EBT agar pengaturan pemanfataan panasbumi seluruhnya mengacu pada UU Nomor 21 tersebut," kata Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (25/1).
Ditambahkannya, dalam draft itu disebutkan bahwa pemanfaatan EBT seterusnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP. ADPPI mendorong adanya pembahasan lebih lanjut mengenai RUU EBT ini untuk menambahkan satu pasal mengenai pemanfaatan panasbumi diatur melalui Undang-Undang tersendiri, yaitu UU Panasbumi.
"Itu mengartikan bahwa panasbumi juga akan diatur oleh PP, jika pemanfataannya diatur hanya lewat PP, jelas tidak akan memadai dan tetap akan berdampak pada ketidakpastian. Seharusnya diatur oleh UU Panasbumi, kan UU Panasbumi sudah ada," ujarnya.(Marjudin)

Sumber : admin
210
9.9 %
19 %

20,154

BidLot

13,402

OffLot