DXChannel-Ombudsmanmencatat ada 109 laporan di sektor ekonomi yang masih ditangani. Jumlah itu merupakan akumulasi dari pengajuan masyarakat sejak 2021-2024.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan, sepanjang empat tahun ini, Ombudsman sudah menerima 242 laporan. Dari laporan itu, sebanyak 133 atau setara 46,7 persen laporan sudah diselesaikan alias ditutup. Sementara 43,3 persen atau sebanyak 109 laporan yang masih berproses.
"Berapakah jumlah laporan yang ditangani Ombudsman RI, terutama di sektor perekonomian I dari periode 2021-2024? Jumlahnya 242 laporan, dari 242 laporan yang sudah ditutup berapa? Yang sudah ditutup itu, jumlahnya sebanyak 133 laporan," ujar Yeka saat konferensi pers, Jumat (14/6/2024).
"Nah, sisanya sedang berproses 109 laporan. Biasanya orang konsen 'ini yang berproses yang mana saja?' Ini saya sampaikan kepada publik," katanya.
Yeka merinci, pada 2021, Ombudsman menerima 10 laporan. Jumlah pengaduan masyarakat naik pada 2022 menjadi 43 laporan. Namun turun menjadi 30 laporan di 2023.
"Soalnya Bappenas katakan jangan sampai ada black lock, nah ini saya sampaikan fair-fair-an saja, ternyata kami masih menangani 10 laporan di 2021. Ada 43 laporan di 2022, yang saat ini sedang berproses, ada 30 laporan yang diadukannya dari 2023," tuturnya.
Pada paruh kedua 2024, lanjut Yeka, Ombudsman memperkirakan akan ada kenaikan laporan. Pasalnya, akhir-akhir ini banyak persoalan yang bermunculan, salah satunya soal protes penetapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diperluas hingga ke karyawan swasta.
Di Juni saja, Ombudsman sudah menerima 28 laporan baru. Yeka meminta agar masyarakat mengajukan laporan, bila ditemukan maladministrasi atau merasa kurangnya pelayanan publik baik di sektor pendidikan.
Lalu, bidang pengajaran, pekerjaan dan usaha, perbankan hingga pariwisata yang dinilai kurang baik, bisa melaporkan ke Ombudsman agar diberikan tindakan korektif.

Sumber : idxchannel.com