Ipotnews - Pemerintah Indonesia mengajukan rencana pembatasan pembangunan smelter yang memproduksi nikel pig iron atau feronikel ke Parlemen. Pembatasan itu bertujuan mengoptimalkan pengolahan bijih nikel menjadi produk bernilai lebih tinggi.
Dokumen Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral yang dipresentasikan ke Parlemen bulan ini menyebutkan pembatasan pembangunan pabrik tersebut dianggap perlu karena cadangan bijih nikel saprolit terbatas. Laman Reuters, (Kamis, 24/6) mengabarkan, Ketua Pansus DPR Eddy Soeparno, memverifikasi dokumen tersebut.
Dokumen juga menyebutkan, banyak pabrik yang memproduksi nikel pig iron (NPI) atau feronikel (FeNi) yang diperkirakan akan mengekspor output mereka secara langsung, tanpa pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, menjadi  stainless steel .
Indonesia, produsen bijih nikel utama dunia, tahun lalu telah melarang melarang ekspor bijih yang belum diproses tahun lalu, untuk mendorong pengembangan industri peleburan nikel.
Kini ada sekitar 16 smelter nikel yang beroperasi di dalam negeri, mayoritas memproduksi NPI dan FeNi. Dalam lima tahun, berdasarkan data Kementerian ESDM , smelter yang beroperasai diperkirakan akan meningkat menjadi 29.
"Pembatasan ini diperlukan karena masalah nilai tambah yang rendah untuk ekspor produk smelter kelas 2, seperti FeNi dan NPI," kata anggota DPR Mulyanto yang hadir dalam diskusi tersebut.
"Yang perlu digalakkan adalah ekspor  stainless steel , atau minimal nikel sulfat, agar nilai tambahnya lebih tinggi karena gap harganya cukup lebar," imbuhnya, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah memperkirakan, pada tahun 2025 setiap 100.000 ton produksi FeNi dapat menghasilkan pendapatan negara sebesar USD135,6 juta. Produksi nikel sulfat dalam jumlah yang sama dapat menghasilkan pendapatan USD153,75 juta, ungkap dokumen itu.
Pemerintah ingin mengembangkan rantai pasokan nikel secara penuh, termasuk produksi nikel sulfat, yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik, hingga memproduksi baterai dan perakitan kendaraan listrik.
Namun, kata Mulyanto, usulan pemerintah itu perlu pembahasan lebih lanjut, dan belum ada kejelasan detailnya.
Juru bicara Kementeri Koordinator Kemarimian dan Investasi RI, yang membawahi sektor pertambangan, menegasakan belum ada keputusan kebijakan yang diambil tentang rencana tersebut. Akan tetapi, menurutnya pemerintah telah meninjau kesenjangan pasokan dan permintaan untuk produk mineral.
"Industri mineral sangat penting bagi pembangunan Indonesia," kata Jodi Mahardi, juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, menjawab Reuters.
"Oleh karena itu strategi sektoral kita adalah menjadi mandiri, meningkatkan kapasitas pemurnian, untuk menjadikan Indonesia ekonomi yang berdaya saing dan terdiversifikasi." (Reuters)

Sumber : Admin