Proteksi Ekonomi Trump Juga Berpotensi Menyasar Indonesia
Wednesday, May 15, 2019       15:18 WIB

Ipotnews - Menteri Perencanaandan Pembangunan Nasional, Bambang P. Brodjonegoro mengkhawatirkan, Indonesia bakal menjadi sasaran kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump yang proteksionistis. Surplus perdagangan Indonesia dengan AS berpotensi mengundang langkah lebih lanjut pemerintahan Trump untuk mengenakan tarif tambahan terhadap barang asal Indonesia.
Bambang berpendapat, meskipun sengketa dagang AS-China membuka peluang keuntungan bagi Indonesia, namun perselisihan yang berkepanjangan dapat membebani defisit neraca transaksi berjalan Indonesia, arus masuk modal asing, dan tekanan terhadap rupiah.
Tahun lalu, Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar USD10,7 miliar dengan AS. Indonesia termasuk dalam daftar penyelidikan negara-negara yang diduga menyalahgunakan hubungan perdagangan yang diperintahkan oleh Trump. Hingga kini Washington masih mengkaji keberadaan Indonesia dalam program preferensial perdagangan AS.
"Indonesia dan Cina memiliki kesamaan, hanya dengan skala yang berbeda. Keduanya menciptakan defisit untuk sisi AS, " kata Bambang. "Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa mendekati AS agar Indonesia tidak menjadi bagian dari gagasan mereka tentang proteksionisme perdagangan, dan bagaimana kita dapat mengambil keuntungan dari potensi penurunan ekspor China ke AS," ujarnya seperti dikutip Bloomberg, Rabu (15/5).
Menurut Bambang, saat ini pejabat Indonesia terus melobi pemerintahan Trump "secara intensif"untuk tetap menjadi bagian dari Generalized System of Preferences (GSP). Program tersebut dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang sehingga memungkinkan untuk memasukkan ribuan produk bebas pajak. Awal tahun ini, AS mengindikasikan akan menghapus India dari program tersebut.
"Kami masih mendiskusikan, melobi, untuk memastikan bahwa kami akan aman dari perlakuan semacam ini," kata Brodjonegoro. "Saya tidak bisa mengatakan itu positi,f tetapi sejauh ini kami belum mendengar hal-hal negatif. Tapi kita tidak pernah tahu," ujarnya sambil mengacu kepada kasus India.
Ketidakpastian hubungan perdagangan dengan AS bisa terjadi ketika Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekspor demi mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, yang sering disebut sebagai sumber kerentanan ekonomi Indonesia. Pad akuartal pertama lalu, defisit neraca transkasi berjalan Indonesia mencapai 2,6% dari produk domestik bruto, melebihi proyeksi Bank Indonesia rata-rata 2,5% untuk tahun ini.
"Kita tahu eskalasi perang dagang ini dapat berdampak juga pada mata uang. Jadi akan ada tekanan pada defisit transaksi berjalan, pada aliran masuk dana portofolio dan pada akhirnya mata uang rupiah, " ungkap Bambang.
Sejauh ini, data defisit neraca transaksi berjalan dan kekhawatiran perang dagang telah menekan rupiah, mengikis kenaikan yang telah dibuat dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Bloomberg, Rupiah sudah turun sekitar 2,6 persen selama sebulan terakhir, dan menjadi salah satu mata uang Asia dengan kinerja terburuk.
Bambang berharap, rapat kebijakan Bank Indonesia, Rabu dan Kamis pekan ini, tidak akan memutuskan untuk menurunkan suku bunga, mengingat volatilitas pasar yang sedang berlangsung saat ini. "Kita mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk relaksasi tingkat bunga," katanya.
"Bank sentral dan pemerintah perlu memperhatikan volatilitas di pasar global. Saya pikir pengurangan suku bunga tidak akan membantu dalam kondisi volatilitas saat ini," imbuhnya. (Bloomberg)

Sumber : Admin