Ipotnews - Pemerintah menyatakan akan mengembangkan 17 kawasan tertentu meliputi delapan kawasan industri halal, tiga kawasan pangan, dua kawasan kedirgantaraan, dua kawasan maritim, dan dua kawasan digital. Pengembangan ini diperlukan guna menampung minat investasi dari investor domestik atau asing namun di wilayah-wilayah yang dituju belum terdapat kawasan industri (KI).
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo, mengatakan bahwa salah satu yang menjadi daya tarik investasi di suatu wilayah adalah tersedianya kawasan industri, terutama yang terintegrasi sehingga perusahaan-perusahaan di dalamnya bisa lebih berdaya saing karena efisien. Namun tidak semua wilayah memiliki atau berdekatan dengan KI tersebut.
"Adapun kawasan tertentu yang sudah ada saat ini, adalah kawasan industri halal di Modern Cikande Industrial Estate (Serang Banten), Kawasan Industri Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur dan kawasan hortikultura di Lampung," kata Dody dalam keterangannya, Rabu (25/11).
Dijelaskan bahwa untuk membangun suatu kawasan industri tidak mudah. Sebab diperlukan pendekatan efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Selain itu menyinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri dan sarana penunjang lainnya
"Kawasan industri wajib berlokasi sesuai tata ruang yang berada di kawasan peruntukan industri hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Dody, guna menampung investasi dibutuhkan pembangunan kawasan tertentu untuk industri. Kawasan tertentu ini merupakan wilayah pengembangan industri yang terintegrasi dengan bahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi atau fasilitas khusus.
"Kemenperin terus memacu pengembangan kawasan yang telah atau akan menciptakan pertumbuhan industri manufaktur di suatu wilayah dengan infrastruktur atau fasilitas khusus terintegrasi mulai dari bahan baku hingga hasil produksi," tandasnya.
(Marjudin)

Sumber : Admin