Ipotnews - Hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei mengindikasikan bahwa calon presiden petahana Joko Widodo, akan kembali melanjutkan jabatannya sebagai Presiden RI untuk periode kedua hingga 2024. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Jokowi akan belajar dari masa jabatan pertamanya dan mampu mengambil langkah lebih tegas untuk mendorong perekonomian negara terbesar di Asia Tenggara ini.
Beberapa diantaranya mengatakan, pertumbuhan rata-rata tahunan yang mencapai 5 persen sejak 2014, jauh di bawah target 7 persennya, karena Jokowi menolak langkah yang lebih tegas untuk membuat Indonesia menjadi tujuan investasi asing yang lebih disukai.
"Jokowi kemungkinan akan terus berargumen bahwa ia telah memangkas birokrasi. Sampai batas tertentu, ia telah melakukannya," kata Aaron Connelly, peneliti International Institute for Strategic Studies, Singapura. "Tapi dia belum mengatasi keluhan besar dari investor terkait dengan kepastian investasi dan aturan hukum," imbuhnya.
Hasil perhitungan sementara pemilihan legislatif mengindikasikan komposisi yang berbeda di parlemen. Perolehan suara partai-partai pendukung membuka ruang bagi Jokowi untuk membentuk kabinet baru dengan memperbanyak reformis. Langkah ini diperlukan agar lebih mudah memangkas birokrasi yang sudah mengakar di lembaga pemerintah.
"Saya akui, kami dihambat oleh berbagai kepentingan pribadi dan banyak menghadapi perlawanan terhadap reformasi. Tetapi sekali lagi, saya pikir keunggulan dua digit adalah hasil pemilihan yang sangat solid," kata kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tom Lembong mengacu pada hasil quick count pemilihan presiden dengan selisih sekitar 10 persen.
"Itu memberi presiden mandat yang sangat kuat, sehingga akan jauh lebih mudah mengatasi berbagai penolakan terhadap reformasi kebijakan," imbuhnya seperti dikutip Bloomberg, Kamis (18/4).
Menurut Lembong, periode pemerintahan selanjutnya akan lebih berat karena berbagai kekuatan ekonomi akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan reformasi ekonomi. "Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia (Jokowi) akan melakukannya, karena dia benar-benar menunjukkan kecenderungan untuk mengambil pendekatan yang berhati-hati," ujarnya.
Mari Pangestu, Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat, alasan utama tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Jokowi adalah kegagalan untuk menarik lebih banyak investasi di bidang manufaktur dan jasa. Hambatan itu terutama disebabkan oleh peraturan ketenagakerjaan yang ketat, sehingga menyulitkan perusahaan untuk merekrut bakat asing demi meningkatkan nilainya dalam rantai produksi.
"Inilah bagian dari tantangan besar Indonesia, apakah itu mereformasi undang-undang perburuhan, memperbaiki iklim investasi, ataupun infrastruktur," kata Mari. "Anda tidak dapat menjadi bagian dari rantai nilai global jika tidak dapat meningkatkan keterampilan pekerja." (Bloomberg)

Sumber : Admin