Ipotnews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali membeberkan sejumlah stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah virus corona. Tujuannya menumbuhkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat.
"Jadi demi menumbuhkan confidence dunia usaha dan masyarakat, kami sampaikan sejumlah stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, dalam konferensi pers online via Youtube di Jakarta, Kamis (26/3).
Pertama, bahkan sebelum wabah virus corona muncul di Indonesia, pemerintah pada 25 Februari 2020 sudah mengeluarkan stimulus untuk mencegah perlambatan ekonomi nasional. Kebijakan pada waktu itu difokuskan untuk membantu sektor pariwisata, akomodasi pariwisata dan transportasi.
"Total dana yang kami alokasikan melalui stimulus ini Rp10,3 triliun," ujar Susiwijono.
Selanjutnya wabah virus corona akhirnya muncul di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berpikir dan merumuskan kebijakan stimulus lanjutan. Stimulus kedua kemudian diumumkan pada 13 Maret 2020.
Dalam stimulus kedua ini, menurut Susiwijono, ada delalan kebijakan. Sebanyak empat kebijakan terkait fiskal atau perpajakan, empat kebijakan lain terkait non fiskal. Terutama menyangkut pengaturan lalu lintas barang dan logistik.
Pemerintah akhirnya juga memutuskan melakukan pelonggaran terhadap defisit APBN 2020 sebesar Rp125 triliun. Ditambah dana yang dialokasikan untuk stimulus kedua ini mencapai Rp22,9 triliun. Maka total dana yang dialokasikan pemerintah sejak awal untuk serangkaian kebijakan stimulus mengantisipasi wabah virus corona mencapai Rp158,2 triliun.
Ketiga, stimulus terbaru diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/3) di Istana Negara, Jakarta. Susiwijono menyebut ada 9 kebijakan baru yang diumumkan oleh Presiden Jokowi tersebut. "Intinya stimulus ketiga ini adalah menyelamatkan daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha dan bagaimanan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK)," tutur Susiwijono.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah fokus pada 29,3 juta rumah tangga termiskin atau 40% dari total rumah tangga di Indonesia. Pemerintah akan memberi bantuan langsung tunai (BLT) untuk segmen ini. Kemenko Perekonomian juga menggandeng Kementerian Sosial yang memegang data penerima bantuan pangan non tunai untuk penyesuaian data.
Selain itu, pemerintah juga akan memberi BLT pada komunitas terdampak, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Mulai dari pemilik warung, toko kecil, hingga pengemudi transportasi ojek online. "Untuk terakhir ini kami berkoordinasi dengan Gojek dan Grab untuk melakukan pendataan," jelas Susiwijono. (Adhitya)

Sumber : admin